STABILITAS POLITIK DI SURABAYA

 

 Salah satu faktor kelancaran pembangunan di suatu daerah adalah stabilitas politik dan keamanan. Di Surabaya, upaya menjaga keamanan kota dilakukan dengan menempatkan polisi pada 22 pos Polisi Sektoral (Polsek) yang setiap hari melakukan patroli dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Untuk ketertiban berlalu lintas ditempatkan 74 pos Polisi Lalu Lintas pada setiap traffic light di jalan-jalan utama atau jalan berkepadatan kendaraan yang tinggi.

Untuk menjaga dan memelihara keamanan di pusat-pusat perbelanjaan, industri, sekolah, bank, pemukiman penduduk dan sarana vital lainnya, terdapat satpam yang dilatih langsung oleh polisi. Bentuk partisipasi lain masyarakat dalam menjaga keamanan kota dilakukan dengan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang dilakukan secara partisipatif oleh warga atas lingkungan sekeliling tempat tinggalnya.

Keamanan kota Surabaya juga didukung oleh Pemadam Kebakaran (PMK). Dengan 391 personil, 256 kendaraan  mobil PMK serta 23 sumur untuk air pemadaman api, PMK selalu siap melayani selama 24 jam.

Pada 2 Juni 2010 lalu, Surabaya baru saja menggelar Pemilihan Kepala daerah. Hasil pemilihan umum ini menegaskan kepercayaan warga Surabaya pada kepimpinan Walikota Tri Rismaharini yang memenangkan 367.472 (40,9%) suara dari total 899.219 suara sah yang ada. Tri Rismaharini dan Bambang DH dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010 – 1014 pada 28 September 2010.

Selama tahun 2010 di Surabaya tercatat ada beberapa kali demo. Misalnya pada 1 Mei 2010, untuk memperingati hari buruh internasional (may day), sebanyak 10.000 buruh memadati jalan kota Surabaya, mulai dari Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung DPRD Jatim. Para buruh tersebut bukan hanya berasal dari Surabaya saja tetapi juga Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Di akhir tahun 2010 tepatnya pada 22 Desember, juga terjadi demo dengan jumlah massa ± 10.000 ribu orang. Mereka berasal dari seluruh perusahaan yang berada di Surabaya. Demonstrasi yang terpusat di Kantor Gubernur Jawa Timur tersebut dilakukan terkait kebijakan Gubernur Jatim yang menetapkan UMK Kota Surabaya lebih rendah dari kab. Gresik.

Meskipun terjadi beberapa kali demonstrasi, hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Surabaya, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di kota ini.

Salah satu faktor kelancaran pembangunan di suatu daerah adalah stabilitas politik dan keamanan. Di Surabaya, upaya menjaga keamanan kota dilakukan dengan menempatkan polisi pada 22 pos Polisi Sektoral (Polsek) yang setiap hari melakukan patroli dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Untuk ketertiban berlalu lintas ditempatkan 74 pos Polisi Lalu Lintas pada setiap traffic light di jalan-jalan utama atau jalan berkepadatan kendaraan yang tinggi.

Untuk menjaga dan memelihara keamanan di pusat-pusat perbelanjaan, industri, sekolah, bank, pemukiman penduduk dan sarana vital lainnya, terdapat satpam yang dilatih langsung oleh polisi. Bentuk partisipasi lain masyarakat dalam menjaga keamanan kota dilakukan dengan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang dilakukan secara partisipatif oleh warga atas lingkungan sekeliling tempat tinggalnya.

Keamanan kota Surabaya juga didukung oleh Pemadam Kebakaran (PMK). Dengan 391 personil, 256 kendaraan  mobil PMK serta 23 sumur untuk air pemadaman api, PMK selalu siap melayani selama 24 jam.

Pada 2 Juni 2010 lalu, Surabaya baru saja menggelar Pemilihan Kepala daerah. Hasil pemilihan umum ini menegaskan kepercayaan warga Surabaya pada kepimpinan Walikota Tri Rismaharini yang memenangkan 367.472 (40,9%) suara dari total 899.219 suara sah yang ada. Tri Rismaharini dan Bambang DH dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010 – 1014 pada 28 September 2010.

Selama tahun 2010 di Surabaya tercatat ada beberapa kali demo. Misalnya pada 1 Mei 2010, untuk memperingati hari buruh internasional (may day), sebanyak 10.000 buruh memadati jalan kota Surabaya, mulai dari Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung DPRD Jatim. Para buruh tersebut bukan hanya berasal dari Surabaya saja tetapi juga Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Di akhir tahun 2010 tepatnya pada 22 Desember, juga terjadi demo dengan jumlah massa ± 10.000 ribu orang. Mereka berasal dari seluruh perusahaan yang berada di Surabaya. Demonstrasi yang terpusat di Kantor Gubernur Jawa Timur tersebut dilakukan terkait kebijakan Gubernur Jatim yang menetapkan UMK Kota Surabaya lebih rendah dari kab. Gresik.

Meskipun terjadi beberapa kali demonstrasi, hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Surabaya, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di kota ini.